by

Pemerintah dan DPR Sepaham Lanjutkan Pilkada 2020

Jakarta||Brigade88.com – Pilkada Serentak 2020 berlangsung di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Komisi II DPR RI akhirnya melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri, Penyelenggara Pemilu KPU Bawaslu, dan DKPP, Senin (21/9/2020).

Dalam Raker, Mendagri Tito Karnavian memastikan kesiapan penyelegaraan Pilkada Serentak di 270 daerah pemilihan pada 9 Desember 2020 mendatang, dengan protokol kesehatan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar.

BACA JUGA: Beda Pendapat JK-Jokowi Soal Pelaksanaan Pilkada
“Untuk menekan Pandemi ini, kampanye agar tidak image-nya buruk, kita harapkan Sekjen Partai bisa memberikan instruksi kepada Parpol di daerah masing masing untuk mengikuti kepatuhan ini, sehingga kontestannya mengikuti saran partai pendukungnya. Kita harapkan dengan pendekatan soft kepada Parpol, koordinasi dengan semua stakeholder, ditambah penguatan regulasi PKPU, dan instrumen-instrumen lain dapat ditegakkan, oleh Kepolisian, Satpol PP,” ungkap Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2020). Sejumlah Anggota Komisi II turut memberi tanggapan terkait regulasi pilkada agar protokol kesehatan ketat disosialisasikan hingga level paling bawah.

Anggota Komisi II, Guspardi Gaus, dari Fraksi PAN, menyebutkan, harus ada komitmen bersama penyelegara pemilu, peserta, dan masyarakat, untuk mematuhi protokoler kesehatan.
“Perlu ada komitmen bersama stakeholder mematuhi protokoler kesehatan, hal ini didasarkan pelaksanaan pendaftaran calon kepada KPU banyak yang melanggar protokol kesehatan, perlu ditingkatkan koordinasi lintas stakeholder. Seluruhnya, bukan hanya yang terlihat dalam Pilkada, seluruh lini kita libatkan dalam pelaksanaan Pilkada ini. Tindakan tegas, pemangku kepentingan, sanksi jelas, efek tegas,” kata Guspardi Gaus. BACA JUGA: Kotak Suara Keliling Dinilai Rawan Kecurangan Anggota Komisi II, Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, Pilkada Serentak akan menyelamatkan demokrasi yang tentu menyelamatkan masyarakat untuk hidup lebih baik. “Jusuf Kalla juga menyebut pilihan menyelamatka rakyat, dan pilkada yang berkepastian, ya dua-duanya kita selamatkan, kalau demokrasi selamat tentu rakyat selamat. Bawaslu punya power kewenangan di depan,” papar Junimart Girsang.

Anggota Komisi II, Elnino Mohi dari Fraksi Gerindra menyebutkan, Pilkada Serentak dapat menjadi ajang untuk mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Pilkada ini ajang paling bagus untuk mensosialisasikan gerakan kehidupan yang anti Covid, itu juga bisa. Tergantung kita, mau pandang seperti apa, kalau ancaman, atau peluang, itu bagus,” jelas Elnino Mohi.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Agung Widyantoro dari Fraksi Golkar mengutarakan, pihaknya belum mendapatkan alasan rasional untuk menunda Pilkada Serentak 2020, serta meminta semua elemen masyarakat mendukung Pilkada pada Desember 2020 mendatang. “Belum ditemukan alasan-alasan untuk menunda kedua kali pelaksanaan Pilkada, kekhawatiran oleh banyak pihak tertentu, elemen tertentu, pihak besar cukup beralasan tetapi bahwa ini meminta menahan diri berkomentar, berikan kesempatan Pemerintah dan Penyelegara Pemilu untuk bekerja,” tambah agung Widyantoro. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, masih akan melakukan koordinasi dengan Sekjen Partai peserta pemilu untuk mensosialisasikan hingga ke pendukung dan masyarakat, mengenai aturan penyelegggaraan Pilkada Serentak 2020..(**tim)