by

Eks Napi Tipikor dan Pilgub Bengkulu, KPU Tunggu Petunjuk KPU RI

Bengkulu|Brigade88.com – Bakal Calon Gubernur Bengkulu 2020, yakni Agusrin M mulai mendapat sorotan lantaran sebagai mantan terpidana kasus korupsi. Walaupun, dia telah mendaftarkan diri bersama pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur Bengkulu, Imron Rosyadi.

Puskaki memberikan respons terkait pencalonan Agusrindan menyatakan supaya KPUD Bengkulu menganulir Agusrin M Najamudin yang juga tercatat sebagai mantan gubernur Bengkulu.

Permintaan Puskaki itu merujuk Peraturan KPU 01 Tahun 2020, lantaran status Agusrin sendiri diketahui sebagai mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

“Surat masuk dari Puskaki itu akan ditindak lanjuti dengan meneruskan kepada KPU RI. Mengenai apa petunjuk KPU RI, kita lihat saja nanti,” kata Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, Selasa (8/9/2020).

Selain itu Eko mengakui, untuk memastikan mantan Gubernur Agusrin lolos menjadi calon atau tidak, pihaknya bersama Pokja akan melakukan verifikasi serta validasi data kepada lembaga bersangkutan. Seperti Bapas dan Menteri Hukum dan HAM.

Apalagi, sebenarnya PKPU 09 dengan PKPU Nomor 01 tahun 2020, tidak jauh berbeda.

“Sesuai Surat Edaran (SE) KPU RI terhadap seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman pencalonan pemilihan gubernur serta wakil gubernur,” kata Eko.

Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati, serta pada pasal 1 angka 21 PKPU nomor 01 tahun 2020, lanjut dia, menyebutkan bahwa mantan terpidana adalah orang yang telah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara tekhnis (pidana).

“Tapi untk kepastiannya, kita akan menunggu petunjuk KPU RI terlebih dahulu,” terang Eko.

sementara itu pihka tim sukses keluarga Agusri yaitu Jefri Lintang menyatakan, persoalan hukum itu tidak perlu dipolitisir.

“Sepenuhnya serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memutuskan lolos atau tidaknya ditetapkan sebagai pasangan calon dengan Imron Rosyadi,” kata Jefri dalam keterangan pers diterima RRI Bengkulu, Selasa (8/9/2020).

Menurut Jefri, pihaknya menghormati tanggapan dari sejumlah kelompok masyarakat yang disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu terkait pencalonan Agusrin.

“Tapi, pasca mendaftarkan diri ke KPU, Agusrin berpasangan dengan politisi senior Golkar Bengkulu, Imron Rosyadi, dan persoalan hukum yang pernah menimpanya semakin dipolitisir,” kata dia.

Agusrin, kata dia, dipastikan tidak akan mencalonkan diri bilamanan saat ini persoalan hukum belum selesai.

“Saya rasa tidak mungkin juga sejumlah parpol, tepatnya Gerindra, PKB, dan Perindo yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Bengkulu mengusung, serta di tambah lagi PBB dan Gelora juga ikut merapat, mendukung Pak Agusrin. Jika statusnya masih bermasalah secara hukum,” kata Jefri.

Ia juga menyebutkan, jika saat ini hanya mempersoalkan status hukum seorang Agusrin, secara tidak langsung juga menunjukkan tidak pernah memikirkan nasib dan masa depan Bengkulu.

“Saat ini yang terpenting, serahkanlah sepenuhnya pada KPU untuk memproses pencalonan Pak Agusrin. Mengingat KPU lebih tahu teknis penetapan calon dan kita dari tim keluarga juga sangat optimis jika Pak Agusrin ditetapkan sebagai calon dalam Pilgub berpasangan dengan Pak Imron Rosyadi,” kata dia.

Terpisah Partai Pengusung Agusrin mengatakan, sebelumnya Divisi Advokasi DPP Partai Gerindra, yakni Maulana Bungaran, SH menjelaskan, Partai Gerindra sebagai parpol pengusung kandidat pasangan bakal calon (balon) Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi pada Pilgub Bengkulu 2020, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 56, membahas dua hal, yakni terkait kontroversi pencalonan Agusrin sebagai Cagub di Pilgub Bengkulu.

Pertama, kata dia, berdasarkan putusan MK, bagi mereka terpidana dengan ancaman lima tahun penjara, dan kedua, mengenai masa pengumuman telah menjalani lima tahun, setelah pembebasan bersyarat itu dinyatakan berhak maju dalam bursa pemilu.

“Kata ancaman itu yang harus kita perhatikan. Artinya, minimal lima tahun berdasarkan keputusan hukum tetap terhadap Agusrin, dan ancaman yang dikenakan dalam putusannya hanya empat tahun,” kata Maulana.

Maulana juga menjelaskan alasan keabsahan pendaftaran Agusrin, masih sesuai putusan MK.

“Dengan demikian, secara hukum putusan MK itu tidak berlaku untuk saudara Agusrin, karena ancamannya tidak lima tahun, tapi minimal empat tahun. Kemudian, ada dokumen penjelasan dari Lapas Sukamiskin, bahwa hitungannya Agusrin sudah melebihi masa itu. Tapi kaitannya itu dengan ancaman lima tahun, sehingga syarat itu tidak mengikat dan tidak berlaku bagi Agusrin,” paparnya.

Sebagai warga negara ikut dalam proses demokrasi, lanjut Maulana, secara konstitusi semua warga negara itu berhak.

“Kecuali, dicabut hak politiknya,” tegas dia.

Maulana juga memastikan, hingga saat ini hak politik Agusrin belum pernah dicabut sebagai eks napi Tipikor.

“Dari kajian yang pernah dilakukan, saudara Agusrin tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, dan kita harus menghargainya,” kata Maulana…(**os/rri)