by

Diduga Tak Transparan, Ikatan Media Online (IMO) Prov. Bengkulu, Pertanyakan Anggaran Belanja Media dan Publikasi Diskominfotik Prov. Bengkulu

 

Bengkulu||Brigade88.com – Ketua Advokasi Ikatan Media Online (IMO) Provinsi Bengkulu, Yulios K Saputra, SH Mempertanyakan Anggaran Belanja Media dan Publikasi di lingkungan Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Bengkulu. Karena selama ini diduga tidak adanya transparansi.

“Kita menduga dana tersebut banyak titipan/disunat oleh oknum-oknum di lingkungan Diskominfotik Provinsi Bengkulu,karena selama ini banyak media yang harusnya dibayar tapi tak bisa dibayar, karena ada kepentingan oknum-oknum tertentu” ujar Yulios K Saputra, SH kepada awak media Rabu (30/12/2020).

Karena Pemerintah telah menyetujui besaran dana untuk berlangganan Media dan Publikasi di setiap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Namun anehnya, para wartawan yang ada di Provinsi Bengkulu selalu merasa kesulitan untuk sekedar kerjasama berlangganan media di Diskominfo Provinsi Bengkulu, anehnya lagi yang sudah memasukan tagihan pun banyak yang tidak terbayar, karena alasan uangnya tidak cukup, ini membuktikan ketidakmampuan pihak Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu untuk mengayomi dan memperhatikan seluruh media online di Provinsi Bengkulu ini, lanjut Yulios K Saputra, SH.

Anehnya lagi, bagi Media online yang tidak eksis bahkan ada oknum yang jelas jelas tidak punya media bisa mendapatkan pembayaran, ini semua diduga ada kepentingan oknum-oknum tertentu yang bermain didalam pembayaran media di provinsi bengkulu ini, tegas Yulios.

“Ini adalah ketidak becusan Kepala Dinas dalam mengelolah keuangan untuk media-media di Provinsi bengkulu,” ujar Yulios.

Bahkan Ada salah satu media yang sudah mengajukan tagihan publikasi, disuruh menunggu dan akhirnya cuman kata kata tidak bisa dibayar karena uang publikasi sudah habis, dimana letak keadilan dan pengayoman terhadap media di provinsi bengkulu ini, ucap Yulios.

“Apakah memang begini dinas Diskominfotik Provinsi Bengkulu itu..? Ada anak tiri dan anak kandungnya pula,” tambahnya Yulios.

Selanjutnya saat dikonfirmasi wartawan, Kabid Hubungan Media Kominfotik, “Jhon Jasrah” yang juga Selaku PPTK Kegiatan, Mengaku Semua dikerjakan sesuai arahan dan Kebijakan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu.

“untuk pembayaran itu adalah kebijakan Kepala Dinas,” Ujar Jhon Jasrah saat dihubungi melalui whatapps Rabu (23/12/2020).

Disisi lain Isnan Fajri Selaku Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Mengatakan sangat disayangkan atas kesemrawutan tentang biaya publikasi media yang ada di kominfo, karena didalam Apbdp sendiri sudah dianggarkan dana sebanyak Rp. 400 jt untuk pembayaran media itu, ungkapnya.

“Banyak kawan-kawan media yang mengadu ke saya atas kesemrawutan pembayaran ini, harusnya semuanya harus bisa dibayarkan, walau anggarannya sedikit tapi jangan sampai ada yag tidak dibayarkan, tegas Isnan Fajri.

Ditempat terpisah Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Bengkulu, mengatakan akan memohon kepada BPK untuk audit menyeluruh biaya publikasi di provinsi bengkulu ini, karena uang publikasi itu sangat pantastis, katanya

“Kami akan kirim surat ke BPK RI untuk meminta audit terkait dana publikasi di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, kalau memang hasil dari audit BPK RI ada yang menyimpang kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum, tutup Toni..(yks)