by

Andreas, SH : Mantan Gubernur Bengkulu AG Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya, Tidak Ada Muatan Politik Sama Sekali

Jakarta||Brigade88.com – Andreas SH dari Kantor Pengacara Eternity Global Lawyer memberikan bantahan terkait pernyataan Zetriansyah SH Penasehat Hukum Mantan Gub Bengkulu AG terkait tudingannya bahwa Laporan kliennya ke Polda Metro itu bermuatan politis seperti dilansir disalah satu media Online pedomanbengkulu.com Selasa (8/12/2020) menegaskan bahwa Laporan kliennya ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada muatan politis.

” Tidak ada muatan Politis, ini murni kriminal,” tegas Andreas kepada Deteksi Online dan Amunisinews dikantornya, Rabu (9/12/2020).

Terkait mengapa baru dibuka untuk media, Andreas mengatakan karena pihak AG selalu menghindar walau sudah diupayakan untuk mediasi.

“Semua orang berhak untuk menjawab apapun, tetapi pada kenyataannya kami melakukan laporan ke Polisi jauh sebelum konteslasi Pilkada, jadi itu saja jangan menuding kami memiliki muatan politik, kami tidak memiliki muatan Politik sama sekali, kecuali memang kami baru membuka LP setelah konteslasi politik,” tegas Andreas.

Kemudian, Andreas lanjutkan, Ia menyesalkan ada pihak yang mengaku dari PH “AG”, namun sa’at jumpa pers tidak menunjukkan Legalitasnya sebagai Lawyer kepada media.

“Semestinya yang mengaku PH nya AG itu seharusnya bisa menunjukkan legalitasnya kepada media, menunjukkan Surat Kuasa Hukumnya kepada media, jangan asal mengaku saja,” terang Andreas.

Sebelumnya telah beredar berita disalah saru media lokal di Bengkulu yaitu pedomanbengkulu.com yang Menyikapi beredarnya berita ada laporan terhadap AG atas dugaan penipuan sebagai Penjamin Cek kosong.

Penasihat Hukum Calon Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin, Zetriansyah SH, Senin (7/12/2020) membantah terkait laporan itu. Ia menegaskan hal tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu menjelang Pemilihan Gubernur yang salah satu pesertanya adalah Agusrin M Najamudin.

“Saya selaku kuasa hukum Agusrin membantah hal tersebut, saya sudah kontak beliau (Agusrin), bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu menjelang pemilihan 9 Desember 2020,” jelas Zetriansyah.

Zetriansyah menjelaskan, laporan yang beredar tersebut tertanggal 17 Maret 2020 dan sengaja
sengaja diedarkan menjelang pemilihan. Beredarnya laporan tersebut,” jelas Zetriansyah, tidak mempengaruhi massa dan pendukung Agusrin.

“Berita itu basi sudah lama, ini dimunculkan sekarang diduga ada muatan politis untuk menjatuhkan pak Agusrin,” jelas Zetriansyah.

Diketahui bahwa Mantan Gubernur Bengkulu AG dilaporkan oleh Pengacara dari kantor Eternity Global Lawyer Andreas SH ke Polda Metro Jaya karena diduga menjaminkan Cek kosong dari Bank BNI senilai Rp 25.5 Milyar kepada kliennya.

Hal itu disampaikan Andreas kepada wartawan melalui zoom meeting di Jakarta, Senin (7/12/2020). Menurut Andreas, permasalahan itu berawal dari Bahwa ada pembelian Asset PT TAC di Jalan Dua Jalur Betungan Simpang Kandis Provinsi Bengkulu oleh PT API dengan harga Rp 33 Milyar, dengan perjanjian pembayaran Tiga Kali pembayaran.

”Ada transaksi pembelian Asset pabrik di Bengkulu milik PT TAC yang berlokasi di Jalur Dua Betungan Simpang Kandis Bengkulu oleh PT API dengan harga transaksi Rp 33 Milyar dengan perjanjian Tiga Kali pembayaran,” jelas Andreas didampingi Ira Kharisma SH MKn rekannya.

Yaitu, kata Andreas, pembayaranan pertama Rp 7,5 Milyar ditransfer ke rek pelapor, kemudian sisanya sebanyak Rp 25,5 Milyar dicicil sebanyak Dua kali menggunakan Cek, yaitu Cek BNI Rp 10,5 Milyar dan Cek BNI Rp 20 Milyar.

”Pembayaran pertama, kliennya menerima Rp 7.5 Milyar secara transfer, dan sisanya.sebanyak Rp 25,5 Milyar dicicil Dua Kali, yaitu Cek BNI Rp 10.5 Milyar dan Cek BNI senilai Rp 20 Milyar,” terang Andreas.

“selanjutnya klien kami terkejut saat mencairkan Cek sejumlah Rp 25,5 Milyar dari PT API itu, ternyatanya Cek kosong dan PT TAC merasa sudah ditipu oleh PT API senilai Rp 25,5 Milyar,” tambah Andreas.

Andreas melanjutkan, dalam kasus ini, kami sudah melaporkan AG ke Polda Metro Jaya dengan bukti Surat Laporan : LP/ 1812/III/YAN 2,5/2020/ SPKTMJ) dan sekarang sudah di proses, namun dengan adanya STR Kapolri, Andreas sangat menghargai keputusan penyidik yang sangat profesional untuk menunda proses hukum hingga konteslasi pilkada ini selesai.

“Sudah kita laporkan ke Polda Metro dan sudah diproses, sesuai Surat LP nya,” terang Andreas…(**os/Sumber: http://deteksionline.com)